Dari PDIP Hingga MK Bisa Diatur Demi Gibran

Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengungkapkan bahwa demi putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, PDIP hingga Mahkamah Konstitusi (MK) bisa diatur. 

Gigin mengatakan jalan Gibran untuk sampai pada posisi puncak harus mulus, dan sekarang MK telah mengabulkan syarat capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Baca Juga: Prabowo Dikabarkan Akan Deklarasi Gibran Cawapres Siang Ini

"Demi politisi karpet merah bernama Gibran semua bisa diatur. Dari PDIP sampai MK diatur selanjutnya entah apa lagi. Yang penting jalan harus mulus sampai ke puncak," ungkapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Selasa (17/10).

Sebelumnya, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengungkapkan ada hakim KM yang terkesan terlalu bernafsu dalam memutuskan perkara permohonan uji materiel tentang batas usia capres-cawapres yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam perkara tersebut, MK mengabulkan syarat capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam peroses pembahasan di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), Said mengatakan terdapat perdebatan di antara para hakim konstitusi lantaran belum ditemukan titik terang dalam perkara tersebut.

"Ketika pembahasan di RPH, titik temu (arsiran) termasuk masalah yang menyita waktu dan perdebatan. Karena perdebatan yang belum begitu terang terkait masalah amar tersebut, ada di antara Hakim Konstitusi mengusulkan agar pembahasan ditunda dan tidak perlu terburu-buru serta perlu dimatangkan kembali hingga Mahkamah, in casu lima Hakim yang berada dalam gerbong "mengabulkan sebagian", benar-benar yakin dengan pilihan amar putusannya," ujar Saldi saat menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam sidang putusan di Gedung MKRI, Jakarta, Senin (16/10) dikutip dari CNN Indonesia.

Bagi hakim yang mengusulkan ditunda, kata Said, itu tidak akan menunda dan mengganggu tahapan penyelenggaraan Pilpres 2024, namun ada hakim konstitusi yang terkesan terlalu bernafsu untuk segera memutuskan perkara tersebut.

"Di antara sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong 'mengabulkan sebagian' tersebut seperti tengah berpacu dengan tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga yang bersangkutan terus mendorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara a quo," terang Saldi tanpa menyebutkan nama hakim konstitusi yang dimaksud.

Untuk diketahui, selain Said, hakim lain yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Sumber Berita / Artikel Asli : Populis

Baca Juga