Anies Baswedan Hentikan Proyek IKN Jokowi Jika Terpilih Presiden? Sekjend PKS Beberkan Rencananya

Diusung koalisi perubahan di Pilpres 2024, betulkah Anies Baswedan bakal menghentikan proyek IKN atau Ibu Kota Negara era Presiden Jokowi? simak jawaban lengkap Sekjend PKS Aboe Bakar Al Habsyi.

Sejak mendapat dukungan sebagai bakal Capres di Pilpres 2024 nama Anies Baswedan kerap disebut antitesa dari Presiden Jokowi.

Apalagi Anies Baswedan yang diusung PKS, Nasdem dan PKB membawa misi perubahan sesuai dengan nama koalisi mereka.

Tagline perubahan pun diasosiasikan jika Anies Baswedan akan mengerjakan bahkan merombak total proyek dan program jangka panjang Presiden Jokowi.

Salah satunya yang tentu menjadi perhatian yakni apakah Anies Baswedan akan menghentikan proyek IKN yang saat ini sedang berjalan. 

Mengingat ada track record Anies Baswedan menghentikan proyek besar kala menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Kala itu Anies Baswedan menghentikan proyek reklamasi yang sebelumnya diteken Gubernur DKI Jakarta terdahulu Ahok.

Sebagai gambaran, proyek IKN tentu berbeda dengan proyek reklamasi di DKI Jakarta.

Dilansir dari laman Kemenkeu.go.id, pada pertengahan 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa. 

Lokasi ibu kota baru merupakan wilayah yang meliputi sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Perpindahan Ibu Kota Negara ini merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah dalam memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota untuk mewujudkan tujuan bernegara.

Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Untuk mewujudkan itu, dibuat sebuah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang disebut Otorita Ibu Kota Nusantara.

Lembaga Otorita ini bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara.

Pembangunan IKN ini merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. 

Indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebesar Rp466 triliun.

Pendanaan tersebut bersumber dari bermacam-macam skema menurut lampiran II UU IKN.

Skema-skema yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

• APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.
• Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN
• Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain: a. BUMN Melalui Investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta; b. BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional: dukungan pendanaan/pembiayaan internasional merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/ataupemberian dana talangan
• Skema pendanaan lainnya(creative financing), seperti crowdfunding dan dana dari filantropi 

Jawaban Sekjend PKS Tentang IKN

Sekjen DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengungkapkan soal kemungkinan Anies-Cak Imin bakal melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) jika terpilih jadi capres-cawapres 2024.

Dikatakan Aboe bahwa kebijakan yang bagus dari presiden sebelumnya akan dilanjutkan. Adapun terkait IKN tersebut dikatakan Aboe akan ditindaklanjuti dengan evaluasi

"Selama yang baik-baik kita akan lanjutkan. Kalau dilihat itu perkembangannya positif, peluang biaya besar, karena itu semua sudah jadi UU maka kita akan follow up dengan baik tapi evaluasi nanti akan menyusul," kata Aboe ditemui di Jakarta Selatan, Minggu (29/10/2023).

Kemudian Aboe menegaskan pihaknya akan melihat situasi terakhir terkait IKN.

"Kita lihat situasi terakhir nanti jadi buat kami ini semua proses pembangunan yang telah dibuat oleh periode sekarang ini kita akan evaluasi. Kalau memang kemenangan diberikan oleh Allah pada kita akan evaluasi baik-baik, selama positif kita lanjutkan. Kalau tidak ya kita berikan perbaikan," tegasnya.

Sementara itu sebelumnya Calon Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan bahwa IKN akan dilanjutkan.

"Ini bagian dari proses internal perubahan ya. UU-nya sudah pasti ada dan harus terus berlanjut. Nggak perlu di bahas, lanjutkan saja," kata Cak Imin.

Mengapa Jokowi dan Anies Baswedan Berseberangan?

Dengan tagline perubahan, Anies Baswedan yang saat ini maju sebagai Capres di Pilpres 2024 dianggap sebagai antitesa Joko Widodo (Jokowi).

Ibaratnya minyak dan air, sosok Anies Baswedan dan Jokowi kini memiliki masing-masing pendukung beda kutub.

Konflik hubungan antara Anies Baswedan dan Jokowi dianggap kian meruncing kala momen Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

Saat itu Anies Baswedan maju berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Gubernur petahana Ahok yang dulunya berpasangan dengan Jokowi.

Pada momen itulah muncul kemudian istilah cebong dan kampret yang merepresentasikan pendukung Anies Baswedan maupun Prabowo dan Jokowi di media sosial.

Tapi jauh sebelum itu, Anies Baswedan merupakan salah satu orang kepercayaan Jokowi kala dirinya memutuskan maju sebagai Capres pada Pilpres 2014 lalu.

Anies Baswedan ditunjuk langsung Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai juru bicara.

Setelah Jokowi-JK menang di Pilpres atas pasangan Prabowo-Hatta, Anies Baswedan ditunjuk Jokowi menjabat Mendikbud RI.

Sayangnya, Anies Baswedan dicopot dari jabatannya, inilah misteri yang kemudian kembali dibicarakan terkait alasan pemecatan.

Dan Anies Baswedan pun blak-blakan menjawabnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi menunjuk Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Anies Baswedan.

Anies Baswedan dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 27 Oktober 2014, sebagai bagian dari Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Keputusan pemecatan Anies Baswedan dari Kabinet Kerja langsung menarik perhatian publik saat itu, memunculkan spekulasi karena mantan Rektor Universitas Paramadina ini tidak memiliki riwayat masalah yang signifikan.

Pada 2 Agustus 2023, akademisi Rhenald Kasali melakukan wawancara dengan Anies Baswedan dalam podcast Intrigue.

Pembicaraan awalnya mengenai peran Anies Baswedan sebagai juru bicara tim pemenangan pada tahun 2014 saat ia mencalonkan diri sebagai Presiden.

"Terus kemudian mengantar pak Jokowi dari Taman Menteng itu menuju ke Gedung KPU, masih ingat itu, suasana itu?" tutur Rhenald Kasali yang dilansir dari Youtube Anies Baswedan. Kemudian Rhenald Kasali mengatakan bahwa dengan prestasi Anies Baswedan yang mendirikan Indonesia Mengajar, menjadi idolanya anak muda. Dan setelah itu Anies Baswedan resmi dilantik menjadi Menteri Pendidikan.

"Tapi kok kesannya sekarang setelah itu, kesannya kok jadi jauh dengan Pak Jokowi, sementara kita melihat yang dekat itu adalah Erick Thohir," tutur Praktisi Bisnis tersebut.

Menyikapi pertanyaan tersebut, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi dalam kondisi baik-baik saja.

Ia menegaskan bahwa meskipun telah dipecat dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, hubungannya dengan Presiden Jokowi tetap profesional dan tidak mengalami ketegangan.

Anies Baswedan juga menambahkan bahwa ia tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat meskipun sudah tidak lagi menjabat di pemerintahan.

"Tidak ada masalah dengan pak Jokowi," tutur Anies.

Salah satu contohnya, ketika acara pak Jokowi mantu juga Anies Baswedan turut hadir, begitu pun sebaliknya ketika Anies Baswedan mantu, mantan walikota Solo itu juga hadir.

"Secara waktu memang Presiden, waktunya terbatas, urusannya banyak, jadi yang relevan, yang ketemu yang berbicara, ketika saya menjabat sebagai Gubernur, maka intensitas pertemuan tinggi," ungkap Bakal Calon Presiden tersebut.

"Kenapa? Ya, karena Gubernur dengan Presiden dan apalagi di Jakarta, jadi ya sering ketemu, sering interaksi dan membicarakan urusan-urusan Jakarta," terangnya.

Anies mengaku banyak dibantu oleh Presiden Joko Widodo untuk urusan-urusan transportasi di Jakarta.

Karena transportasi di Jakarta itu sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Untung Presiden bekas Gubernur di Jakarta, jadi setiap kali saya cerita, oh ya saya ingat masalah ini, lalu saya dibantuin," ujar Anies Baswedan.

"Nah setelah selesai saya bertugas, saya warga negara biasa, Pak. urusan bapak Presiden kan macam-macam, jadi tentu saja intensitas komunikasi menjadi turun, tapi bukan berarti ada masalah," sambungnya.

Lanjut Anies Baswedan menceritakan bahwa pada tahun 2014 dirinya membantu dalam tim pemenangan Jokowi, lalu dirinya diundang untuk diminta untuk membantu.

"Saya ditelepon oleh Andi Widjajanto, kemudian telepon diserahkan Pak Jokowi, lalu saya bicara Pak Jokowi. Tapi berkenalan dengan Jokowi kan sudah lama," ungkapnya.

Politisi yang didukung oleh partai NasDem sebagai Bakal Calon Presiden RI ini mengaku kenal dengan Jokowi sejak jadi Gubernur DKI Jakarta, bahkan sejak jadi Walikota Solo.

"Dan kemudian Presiden di dalam menjalankan tugasnya itu selalu mempertimbangkan banyak sekali faktor," tuturnya.

Alasannya menurut Anies karena Presiden punya helicopter view yang lebih luas daripada kita. "Jadi ketika Presiden di tahun 2016 memutuskan tugas saya sebagai Mendikbud selesai," ungkapnya.

"Saya sampaikan terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bertugas di Kementerian Pendidikan," lanjutnya.

Rhenald Kasali kemudian menyinggung soal apakah Anie pernah menanyakan mengapa dirinya tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan jabatannya sebagai Menteri Pendidikan. "Tidak," ucap Anies.

"Dan beliau juga tidak memberi penjelasan?" tanya Rhenald Kasali.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku keputusan Jokowi yang mencopotnya ini sudah menjadi hak beliau.

"Tidak, dan menurut saya juga tidak perlu tanya, tidak perlu tanya, itu hak beliau, bukan sesuatu yang perlu saya negosiasikan," imbuhnya.

"Dan kalau saya dalam posisi beliau, saya juga ingin yang saya putuskan itu terima. Karena ini keputusan," ucapnya.

"Gini kira-kira, Pak Anies kita pingin ngobrol pak Anies ini baiknya Pak Anies tugas di mana, baru kita ngobrol," sambungnya.

Menurutnya tidak ada obrolan seperti di atas, karena itu adalah menyampaikan keputusan.

"Dan saya melihat bahwa memang pada akhirnya kita juga akan berhenti kok, pak. Apa sih yang permanen? Nggak ada juga," tuturnya.

"Apalagi di dalam posisi Kementerian, bisa setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, bisa sepuluh tahun, kita gak pernah tahu itu," tutupnya.(*)

Sumber Berita / Artikel Asli : tribunnews