VIRAL Kendaraan Dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jeneponto Nunggak, Sudah 3 Tahun Tak Mampu Bayar

Viral, kendaraan dinas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Sulsel, nunggak pajak.

Selain kendaraan dinas pimpinan DPRD Jeneponto, sejumlah kendaraan lain juga mengalami tunggakan pajak.

Tunggakan sejumlah pajak kendaraan dinas DPRD Jeneponto dibenarkan Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Jeneponto, Zulkifli saat ditemui di ruang kerjanya oleh awak media, Selasa (19/09/2023).

Informasi tunggakan pajak DPRD Jeneponto beredar di akun Instagram, @jeneponto_info, Rabu (20/9/2023).

Ternyata, sudah tiga tahun pajak randis DPRD Jeneponto nunggak. Namun belum ada inisiatif untuk melunasi.

Para pengguna randis DPRD Jeneponto juga tak pernah ditegur oleh pihak berwajib.

Anggaran yang tersedia ternyata tidak sesuai dengan jumlah tunggakan para anggota DPRD Jeneponto.

Berikut unggahan @jeneponto_info

Sejumlah Kendaraan Dinas (Randis) di DPRD Jeneponto termasuk milik Ketua dan Wakil Ketua 1 dan 2 DPRD Jeneponto menunggak bayar pajak. 

Hal tersebut dibeberkan oleh Kasubag Rumah Tangga & Perlengkapan Sekretariat DPRD Jeneponto, Zulkifli saat ditemui di ruang kerjanya oleh awak media, Selasa (19/09/2023).

Menurut Zulkifli, tunggakan pajak beberapa Randis di DPRD Jeneponto diduga sudah berlangsung lama sebelum dirinya menjabat kasubag terhitung 2021.

“Saya masuk disini (DPRD) tahun 2021, tunggakan pajak untuk Ketua (DPRD), Wakil 1, Wakil 2 itu sudah menunggak memang kurang lebih hampir Rp 5 juta,” ungkap Zulkifli kepada Kabarselatan.id

Zulkifli mengaku tunggakan tersebut tak bisa diselesaikan lantaran anggaran di dalam daftar DPA hanya Rp 3 juta.

“Bagaimana kita mau bayar tunggakan kalau tidak cukup (anggarannya),” terangnya.

Meski begitu kata dia, pihaknya sudah berupaya menuntaskan masalah tersebut melalui anggaran Pokok tahun 2023.

Namun upaya tersebut masih sia-sia karena jumlahnya masih saja tetap Rp 3 juta.

Alhasil, tunggakan ini belum mampu diselesaikan hingga kini di Kantor Samsat.

“Sampai 2023 ini belum terbayarkan,”pungkasnya .

Di lain sisi, Zulkifli juga meminta kepada seluruh sopir agar ke Kantor Samsat mengkonfirmasi berapa total tunggakan tersebut.

“Pada akhirnya bulan lalu saya dengar itu mobil Ketua DPRD, tunggakannya kurang lebih Rp 17 juta, Wakil 1 dan 2 kurang lebih 7 sampai 8 jutaan,”katanya.

Zulkifli pun kembali meminta kenaikan anggaran di perubahan 2023 untuk menuntaskan masalah ini.

“Kami sudah berupaya melunasi tunggakan ini melalui anggaran perubahan tahun 2023 dengan jumlah anggaran pengajuan Ketua DPRD Rp 20 juta, kalau Wakil 1 dan 2 itu kurang lebih Rp 15 juta untuk menutupi tunggakan,” harapnya.

Saat ini jumlah kendaraan dinas yang dimiliki DPRD Jeneponto kata Zulkifli, 3 untuk pimpinan DPRD, Sekwan 1 unit, Kabag 1 unit dan Motor Dinas 4 Unit.

“Kalau motor Dinas itu tidak ada tunggakan,” pungkasnya. (*) 

Sumber Berita / Artikel Asli : tribunnews

Baca Juga