Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPP PKB di Jakarta, Senin 28 Agustus 2023 menjelang Pemilu 2024.
Dalam Rakornas DPP PKB, Muhaimin Iskandar bertekad untuk memenangkan Pemilu 2024 dengan menyampaikan evaluasi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).
Sehingga, Muhaimin Iskandar menginginkan PKB bisa lebih fokus dalam memenangkan suara legislatif di Pemilu 2024 selain kemenangannya sebagai cawapres Anies Baswedan.
Bahkan, kemenangan dalam kursi legislatif ini menurut Muhaimin Iskandar sebagai agenda yang utama bagi PKB.
"Jadi pada hari ini agenda utamanya mengenai evaluasi Pileg," ucap Muhaimin Iskandar dikutip Harian Haluan dari Laman DPP PKB.
Sebagai sosok yang pernah menduduki kursi eksekutif dan legislatif, Muhaimin Iskandar berharap melalui Rakornas ini bisa menunjukkan arah kemenangan PKB di Pemilu 2024.
"Semoga rapat koordinasi nasional Pemilu 2024 ini bisa mampu menambah rencana, agar lebih efisien dalam memberikan jawaban, serta lebih produktif demi kemenangan PKB di 2024," tutur Cak Imin.
Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR RI yang akrab disapa Cak Imin ini mengajak seluruh kader untuk berjuang demi kemenangan PKB.
Ia berharap bahwa kader PKB di Indonesia bisa memanfaatkan momentum Pemilu 2024 sebaik-baiknya.
"Marilah kita menjaga momentum dan kita terus untuk menguatkan yang telah digapai, kita tambahkan akomodasi kinerja," ujar Muhaimin Iskandar.
Termasuk meningkatkan daerah yang memang belum tersentuh PKB agar bisa dinaikan secara cepat.
"Lowongan pekerjaan baru di beberapa daerah yang belum mengalami kenaikan secara tepat," pungkasnya.
Sosok Muhaimin Iskandar kian menjadi sorotan publik pasca resmi menjadi pasangan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024.
Setelah berhasil menyingkirkan AHY, Ketum Partai Demokrat, kini Muhaimin Iskandar semakin menggalang suara demi raih kursi kekuasaan sebagai RI 2.
Sehingga, selain ia bisa menduduki kekuasaan di eksekutif tentunya sebagai Ketua Umum ia berharap juga PKB bisa menjadi pemilik kursi mayoritas di lembaga legislatif.***