Partai Demokrat dalam gonjang-ganjing penentuan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan menjadi pesakitan.
Partai Demokrat dituduh memaksakan Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menjadi cawapres Anies, yang membuat mereka keluar dari Koalisi Perubahan usai Muhaimin Iskandar yang dipilih.
Sebelumnya, Anies Baswedan menjelaskan, pemilihan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres memang melalui kesepakatan antara NasDem dan PKB terlebih dahulu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tak menyangkal, kesepakatan awal tidak melibatkan partai lain dalam koalisi, yakni Demokrat dan PKS.
Namun sebelumnya, jelas Anies lagi, Partai Demokrat disebut meminta dirinya segera mengumumkan cawapres. Saat itu, hanya nama AHY yang ada dalam daftar.
Di sisi lain, Ketum NasDem, Surya Paloh, tidak mau terburu-buru. Pada akhirnya, lewat lobi Surya Paloh juga, Muhaimin Iskandar ditunjuk sebagai cawapres Anies.
Partai Demokrat kemudian mengeluarkan rilis jika penunjukan Muhaimin Iskandar tidak melibatkan mereka dalam pembicaraan.
Demokrat pun memutuskan keluar dari koalisi. Namun, hal tersebut malah membuat partai berlogo bintang siku tiga itu dituduh baper karena hajat membuat AHY jadi cawapres tidak terwujud.
Namun, tuduhan itu disangkal Iftitah Sulaiman Suryanagara, salah satu orang dekat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Iftitah berbicara di Podcast Bocor Alus Politik Tempo, dilansir Kamis, 7 September 2023. Ia juga menyebut mewakili Anggota Tim 8 Capres Anies Baswedan dari Partai Demokrat.
Dalam pembicaraan itu, Iftitah membawa surat bermaterai, ditandatangani tim 8 Anies dari Partai NasDem, salah satunya Juru Bicara Anies, Sudirman Said, serta perwakilan Partai Demokrat dan telah disetujui Majelis Syuro PKS.
Dalam surat tersebut menyatakan Anies mengajak AHY menjadi cawapres. Sudirman Said, dalam video obrolan tersebut dijelaskan, juga membenarkan keaslian surat itu.
“Ini penanda bahwa Mas Anies akan berupaya dengan sungguh-sungguh memperjuangkan Mas AHY sebagai pilihannya,” kata Sudirman Said.
Pertemuan Anies dan AHY itu terjadi pada 23 Januari 2023. Sementara surat bermaterai itu dibuat pada 31 Januari 2023.
Surat itu juga menjadi embrio lahirnya piagam koalisi perubahan yang terbit pada 14 Februari 2023.
Lebih lanjut, Iftitah menjelaskan, surat tersebut menunjukkan Partai Demokrat tetap menyerahkan keputusan memilih sosok cawapres pada Anies.
Ia menyebut, surat pernyataan itu juga tidak menunjukkan Partai Demokrat memaksakan Anies untuk menunjuk AHY menjadi cawapres.
Iftitah juga menjelaskan, dirinya dan anggota tim 8 dari Partai Demokrat bahkan memfasilitasi Anies untuk bertemu calon cawapres selain AHY.
“Bahkan kalau memang itu iya, akan saya laporkan juga ke Demokrat, ‘ini ternyata ada calon yang lebih memenuhi kriteria, bla.. bla.. bla..” jelas Iftitah.***