Waduh! Anies Disemprot 3 Partai Jokowi Gara-Gara Ngomong Ini

Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS & Demokrat Anies Baswedan secara blak-blakan mengkritik strategi era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya Anies mengkritik kebijakan Jokowi harus menggunakan akal sehat dan data.

Menurut dia, ketika kebijakan dibuat berdasarkan data dan fakta, maka pemerintah tidak perlu marah ketika masyarakat menyampaikan kritik.

"Jadi karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat, membuat kebijakan itu harus pakai data, pakai fakta," kata Anies di acara Titip Harapan, Milenial Menyampaikan Anies Mengerjakan di Kawasan Cipinang, Jakarta, Sabtu lalu seperti ditulis Minggu (27/8/2023).

Pemerintah kata dia justru dapat menggunakan data dan fakta itu untuk menjawab kritik.

"Kalau ada kritik itu sebetulnya public education, karena yang berada di pemerintahan itu kalau di kritik dia harus menjawab. Dan jawaban dia itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya," sambungnya.

Pernyataan Anies ini sontak mendapatkan respons dari tiga partai pendukung pemerintah, yakni Partai Gerindra, PDIP dan PAN.

Partai Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meyakini pemerintah Presiden Joko Widodo sudah menggunakan akal sehat ketika membuat kebijakan.

"Apa yang disampaikan Pak Anies itu adalah hal yang normatif dan memang itu juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi selama ini," kata Habiburokhman.

Dia mengatakan kebijakan yang didasarkan akal sehat itulah yang menjadi penyebab tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi tinggi di berbagai survei.

"Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi tentu disusun dengan akal sehat, kita tahu hasilnya saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi mencapai 80%," ujar dia.

PDIP

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno juga merespons ucapan Anies. Hendrawan mengatakan selama ini pemerintah tidak marah saat dikritik masyarakat.

"Selama ini juga tidak marah. Saya termasuk yang rajin menyampaikan kritik. Bisa diikuti dari notulen rapat atau pemberitaan media. Yang penting objektif dan konstruktif. Bukan hujatan dan fitnah," timpal dia.

Di sisi lain, Hendrawan menuturkan bahwa pemerintah memang harus membuat kebijakan sesuai data dan akal sehat.

Dia mengatakan kebijakan pemerintah yang didasarkan fakta tercermin dalam APBN 2024 yang memperkenalkan anggaran berbasis kesejahteraan.

"Secara moral-etis, kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai kebajikan sosial. Kebijakan harus didasarkan data yang akurat (data-based policy) dan rasional. Dalam APBN 2024 bahkan diperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan (welfare-based budget policy)," sebutnya.

Untuk membuat anggaran menjadi lebih efektif, Hendrawan mengatakan pemerintah perlu memiliki sistem integrasi data.

Dia mengatakan jangan sampai anggaran menjadi tidak efektif karena data yang abal-abal. Ketika terjadi penyimpangan anggaran, kata dia, maka harus dihukum tegas.

"Jangan sampai anggaran tidak efektif karena data amburadul atau abal-abal. Penyimpangan anggaran karena permainan dan manipulasi data harus diberi sanksi hukum yang berat," ujar dia.

PAN

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu tinggi.

"Pemerintah dari dulu sampai hari ini dalam membuat kebijakan selalu berbasis data dan melihat fakta yang ada di masyarakat. Pendekatan ilmiah, akademis, rasional, obyektif, futuristik, dan berpihak pada kepentingan rakyat itulah yang kemudian menghantarkan Pak Jokowi terpilih kembali menjadi presiden di periode ke dua," kata Viva Yoga kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).

"Jika tidak berpijak pada nilai-nilai tersebut, akan sangat sulit Pak Jokowi terpilih kembali dan akan tidak mungkin tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah masih di atas 70% sampai saat ini," sambungnya.

Viva mengatakan jika kebijakan yang dibuat tak berlandaskan data, maka setiap kebijakan yang dibuat pemerintah akan sulit diterima oleh DPR. Dia menuturkan usulan-usulan pemerintah itu pastinya akan ditolak DPR.

"Apalagi jika pemerintah menginisiasi pembentukan Undang-undang baru atau mau merevisi, pasti akan dibahas di DPR secara detil dan mendalam. Tanpa basis data, fakta, untuk kepentingan rakyat, dengan berlandaskan pada nilai akademis dan ilmiah, dipastikan usulan pemerintah akan ditolak DPR," jelasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNBC Indonesia