Kata Bahlil: Orang Jakarta Suka Monopoli, Tambang hingga Sawit Dikuasai!

 

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyinggung pengusaha asal Jakarta yang suka memonopoli usaha di daerah, mulai dari sektor tambang sampai sawit.

Hal itu dikatakan Bahlil dalam acara pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) perseorangan di Pekanbaru Riau, disiarkan langsung dari akun YouTube Investasi/BKPM, Kamis (10/8).

"Wajib hukumnya kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM-UMKM daerah. Orang daerah harus dijadikan tuan di negerinya, dia tidak boleh jadi tamu di negerinya sendiri," kata Bahlil.

Bahlil juga menyinggung pengusaha asal Jakarta yang banyak menguasai aset-aset strategis di daerah, mulai tambang sampai sawit.

"Yang kaya tidak boleh itu-itu saja. Orang Jakarta ini semua dimonopoli, tambang mau, sawit mau, pasir mau, terus orang daerah mau di mana," tegas Bahlil.

Untuk itu Kementerian Investasi/BKPM membuat kebijakan melalui peraturan menteri bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah harus melibatkan pelaku usaha setempat.

Namun, kata Bahlil, ini perlu andil pemerintah daerah karena menjadi garda terdepan kebijakan tersebut.

"Kalau ini mampu dilakukan Insyallah kita bisa membawa Indonesia kepada apa yang dicita-citakan pendiri bangsa," kata Bahlil.

Bahlil di Depan Pelaku UMKM: Saya Mantan Pedagang, Saya Tahu Penderitaan Kalian

Kementerian Investasi/BKPM menyelenggarakan acara pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) perseorangan di Pekanbaru Riau, Kamis (10/8). 

Di hadapan 650 pelaku UMK yang hadir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan kepeduliannya kepada pelaku UMK, terlebih Bahlil mengaku memiliki latar belakang sebagai pedagang UMKM.

"Dari semua menteri, 34 menteri di kabinet, yang punya sejarah pernah jadi pengusaha UMKM itu hanya menteri investasi. Saya punya sejarah pernah jadi UMKM," - Kementerian Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia -

"Saya pernah jual ikan di pasar, saya pernah jual barang, saya pernah punya omzet Rp 60 juta, dan saya tahu betul sakitnya UMKM," tegas Bahlil.

Bahlil menceritakan keresahannya ketika masih menjadi pelaku UMKM di mana sangat sulit untuk mendapat pinjaman bank.

Pelaku UMKM harus memberikan jaminan agar mendapat pinjaman, padahal pelaku UMKM kondisinya sudah sangat sulit, kios sewa dan pendapatan tak tentu.

"Jangan pernah bicara UMKM dibicara orang kaya, boleh orang kaya kalau dia pernah miskin," tegas Bahlil.

Dengan latar belakang sebagai pelaku UMKM, Bahlil menilai posisinya sebagai Menteri Investasi sudah sangat tepat.

Karena dia punya pengalaman bagaimana susahnya jadi pelaku UMKM, dan kini punya wewenang membuat kebijakan.

"Mana ada sejarah Kepala BKPM bicara tentang UMKM, kalau bukan orang yang pernah merasa getir sakitnya UMKM di daerah-daerah," kata Bahlil.

Bahlil juga melihat fenomena bagaimana pelaku UMKM dijadikan alat politik para politisi menggaet elektabilitas.

"Saya sampaikan ke Pak Presiden, Pak Presiden, UMKM ini hidup ketika ada pilkada, ketika ada pileg, ketika ada pilpres. Dan mereka selalu dijadikan komoditi politik. Saya seorang menteri yang berasal dari UMKM tidak ingin ini terjadi secara terus menerus," pungkas Bahlil.

Sumber Berita / Artikel Asli : Kumparan