Dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD masih jadi pembahasan yang panas.
Terkait hal itu, salah satu warganet di Twitter dengan nama akun @pengarang_sajak turut menyorotinya. Warganet ini menyinggung soal Mahfud MD yang membahas soal agregat. Ia pun mengaku bahwa baru bisa percaya jika Mahfud MD bisa membuktikannya dengan membalikkan semua uang itu.
"Kalo Mahfud bisa balikin semua duit aggregate atau apalah yang dia sebut baru gue bisa percaya..," ujar warganet dengan akun @pengarang_sajak dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Kamis (13/4).
Lebih lanjut, ia pun mengatakan sudah muak dengan politisi. Hal ini juga terkait Mahfud MD yang membongkar soal skandal besar tersebut yang bertepatan dengan batas waktu lapor SPT Tahunan untuk wajib pajak.
Ia bahkan merasa adanya kecurigaan lantaran tak adanya konfirmasi pula terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
"Gue udah muak banget sama maenan politisi. Bongkarnya pas lagi bulan Lapor SPT. Tepat banget momentnya.. Ga pake konfirmasi sama Bu Ani (Sri Mulyani) pula. Suspicious..," tandasnya.
Sementara itu, sebelumnya, Sri Mulyani awalnya merasa kaget lantaran Mahfud MD mengungkap dugaan Rp349 triliun tersebut. Pasalnya, kata Sri Mulyani, saat itu pihaknya belum menerima informasi apa pun terkait dugaan transaksi janggal tersebut.
"Rabu, 8 Maret, Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan Rp 300 triliun. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media," kata Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).
Menindaklanjuti pernyataan Mahfud MD, Sri Mulyani meminta penjelasan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, menurut Mahfud, dugaan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun tersebut dia dapat dari laporan PPATK.
Menjawab Sri Mulyani, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ketika itu mengaku telah mengirim surat ke Kementerian Keuangan. Namun, kenyataannya Sri Mulyani belum menerima surat tersebut hingga 8 Maret 2023. Adapun surat PPATK baru sampai ke tangannya sehari setelah pernyataan menghebohkan Mahfud MD, yakni 9 Maret 2023.
"Kamis tanggal 9 Maret 2023, Kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR/2748/AT.01.01/III Tahun 2023. Surat itu tertanggal 7 Maret, tapi baru kami terima by hand tanggal 9 Maret," jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, surat itu memuat 36 halaman lampiran. Isinya berupa 196 surat yang pernah dikirim PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009-2023.
Dalam surat tersebut, tidak ada data mengenai nilai uang. Surat hanya berisi kompilasi surat yang pernah dikirimkan PPATK terkait penyelidikan, berikut tanggal dan nama orang-orang yang diduga terlibat.
"Sehingga kami juga bingung, tanggal 9 Maret terima surat, tapi nggak ada angkanya (nominalnya). Saya meminta kepada Pak Ivan, suratnya yang ada angkanya di mana, karena kami tidak bisa berkomentar," imbuh Sri Mulyani.