Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyorot tajam mega skandal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan transaksi ilegar senilai Rp300 Triliun.
Ia menyebut bahwa sosok Menkopolhukam Mahfud MD yang pertama kali menyebut hal itu berasal dari informasi terpercaya.
"Mahfud MD mengeluarkan pernyataan yang menggemparkan publik dimana Mahfud MD menyampaikan bahwa di Kementerian Keuangan telah terjadi korupsi 349 T. Dimana info yang dimiliki nya dikatakan sebagai info A1 yang berasal dari Sumber terpercaya," ucapnya dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (8/4/2023).
Achmad melanjutkan bahwa statement Mahfud MD itu membuat Kemenkeu guncang, terlebih kementerian yang ada dibawah kepemimpinan Sri Mulyani itu kini juga terjerat kasus mantan pegawainya, Rafael Alun Trisambodo.
"Terang saja statement Menkopolhukam tersebut membuat Kementerian Keuangan pun menjadi guncang disaat kasus pejabat pajak Rafael Alun pun sedang ditangani oleh KPK," ucap dia.
Ia menyebut akibat pernyataan Mahfud MD itu, mantan Ketua MK itu pun diundang untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI.
"Dimana sidang pemanggilan Mahfud pun berjalan sangat panas dimana Menkopolhukam di "keroyok" oleh para anggota Dewan Komisi III," beber Achmad.
Ia juga menyebut bahwa Kemenkeu merupakan kementerian yang hampir tertutup aibnya lebih dari dua dekade.
"Baik di orde baru, maupun di orde reformasi, namun ada perubahan cara pandang pemimpin tertinggi Indonesia seputar Kemenkeu."
"Kemenkeu dipimpin oleh seorang Menteri yang menjabat di masa dua pemerintahan Presiden yang berbeda yaitu SBY dan Jokowi. Meski keduanya punya mimpi berbeda soal ekonomi namun peramu kebijakan ekonomi adalah orang yang sama," tambahnya.
Tentu, hal ini menyebabkan tidak banyak perubahan perbaikan tata kelola manajemen keuangan negara di Kemenkeu.
"Presiden Jokowi merasa Kemenkeu perlu bersih-bersih namun selama kepemimpinan SMI, Presiden Jokowi bisa jadi tidak puas sehingga menggunakan tangan lain untuk bersih-bersih," tandas Achmad Nur Hidayat.