Menkopolhukam Mahfud MD menyinggung jabatan cawapres saat berbincang 'buka-bukaan' dengan Helmy Yahya.
Mahfud MD menyinggung soal cawapres saat ditanya perihal keinginannya dengan posisi tersebut, dan kaitannya dengan perkembangan politik jelang Pilpres 2024.
Sebab belakangan, nama Mahfud MD mulai digadang-gadang sangat potensial dalam kontestasi 2024. Bahkan nama Mahfud MD mulai dilirik NasDem untuk dipasangkan menjadi cawapres Anies Baswedan.
Menurut Mahfud, saat ini dirinya tak sengaja mengkapitalisasi isu agar namanya terus membesar seperti sekarang ini.
Kondisi berbeda ketika di 2019 lalu. Ketika itu dia ngaku sengaja membuat namanya besar di 2019, berharap dapat posisi cawapres.
Sementara saat ini --di saat publik ramai-ramai menyorotnya-- Mahfud lugas mengatakan mau fokus ke tugas yang diberikan Presiden Jokowi.
Mulai dari pemberantasan korupsi, melawan radikalisme, penyelesaian kasus-kasus HAM, hingga peningkatan indeks persepsi hukum.
"Saya belum analisis itu, dan merasa belum berkepentingan bahas itu. Saya perlu merasa menyelesaikan tugas-tugas dari Pak Jokowi dulu sampai selesai. Saya fokus ke sana dulu."
"Kalau bicara-bicara seperti itu, kan ada waktu dan tempat sendiri. Tetapi terus terang hingga kini saya tidak merespons apapun tentang itu," kata Mahfud MD disitat saluran Youtube Helmy Yahya, Senin 17 April 2023.
Saat ditanya bagaimana sikap Mahfud andai kembali dicalonkan di kontestasi 2024, Mahfud mengatakan belum mau untuk meresponsnya dahulu.
"Nah itu yang masuk dalam saya tidak merespons, sekurang-kurangnya belum merespons lah," katanya.
Mahfud Ngaku Ngebet Jadi Cawapres
Mahfud lalu bercerita bagaimana dirinya ngebet menjadi cawapres di 2019 lalu. Dia bahkan mengaku sengaja mengkapitalisasi pemberitaan apapun yang berkaitan dengan dirinya. Tiap ada yang sebut nama Mahfud, dia minta tim untuk terus mengejarnya.
Apalagi Mahfud juga dahulu sempat membuat tim sendiri untuk menargetkan posisi tersebut.
"Dulu di tahun 2019, kalau ada berita seperti itu, pasti saya kejar, saya kapitalisasi. Saya kejar terus sehingga nama saya menguat. Karena waktu itu saya memang iya mau (cawapres)," kata Mahfud.
Akan tetapi untuk sekarang ini, Mahfud menegaskan dia tak mau mengkapitalisasi, dan sengaja melepas agar berkembang secara organik alias alami saja.
Bagi dia, jika saatnya nanti Tuhan berkehendak, pasti akan datang sendiri kepadanya. Mahfud lantas bercerita kekecewaannya di 2019 saat akan menjadi cawapres Jokowi.
Saat mau diumumkan menjadi cawapres --di detik-detik terakhir-- tiba-tiba namanya berubah diganti oleh KH Ma'ruf Amin.
Walau begitu, dia tetap menyebut Jokowi tetap sportif dengan keputusannya. Beliau lalu memanggil Mahfud dan menjelaskan duduk perkara kenapa dia tidak dipilih untuk mendampinginya.
Mahfud legowo dengan keputusan itu, meski berat karena memang dia menginginkan posisi cawapres.
"Ya sudah Pak, kalau Saya jadi Bapak, mungkin Saya juga akan melakukan yang sama," kata Mahfud.
Jokowi lalu menyatakan pada Mahfud bahwa pekerjaan di kabinet masih sangat banyak. Walau bukan menjadi wapres, Mahfud diminta nantinya ikut bantu-bantu. Mahfud walau kecewa tetap saja tak berhak marah dengan keadaan.
Seorang Soekarno yang 20 tahun berkuasa saja bisa tiba-tiba dirampas kekuasaannya.
Seorang Soeharto saja bisa dirampas seketika walau sudah berkuasa 32 tahun. Apalagi cuma dirinya yang hendak baru mau dicalonkan sebagai seorang cawapres Jokowi.
Dirinya cuma mengaku risih dalam 1,2,3 hari pasca pengumuman cawapres disampaikan Jokowi. Mahfud menyebut kebanjiran tamu yang menanyakan ini dan itu.
Yang mengejutkan lagi, Mahfud ternyata didekati oleh banyak pihak yang menawarkan untuk bergabung di partai ini dan itu.
"Banyak yang dekati saya, mereka datang secara khusus nawarin saya dan sebagainya, gabung ke sini dan ke sana, lalu diminta ikut gempur sana-sini."
"Saya sih enggak berminat. Karena enggak bagus juga sudah tidak jadi cawapres malah ikut nyerang juga," katanya.
Mahfud yang batal jadi cawapres kemudian memilih kembali mengajar, menulis, dan wawancara.
Hingga akhirnya kembali dipanggil untuk menjabat Menkopolhukam saat Jokowi berkuasa.