Pengamat politik Rocky Gerung membeberkan tujuan Ketua KPK Firli Bahuri melakukan tindakan kontroversial belakangan ini.
Untuk diketahui, Firli Bahuri diduga terlibat dalam kebocoran dokumen rahasia terkait kasus tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Tak cukup di situ, Firli mengambil keputusan untuk memecat Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Polisi Endar Priantoro dari jabatannya yang diduga berkaitan dengan kasus Formula E yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menanggapi hal itu, Rocky menyebut tindakan yang dilakukan Firli sama halnya dengan pejabat yang lain, yaitu demi menyiapkan dana dan aset pensiun.
“Semua pejabat selalu bersiap pensiun, entah jadi komisaris atau dapat saham dari perusahaan ekstrak di sini. Kondisi ini memungkinkan orang menduga bahwa semua pejabat ada pola yang sama yaitu menyiapkan masa depan mereka dengan cara yang tidak jujur,” ujar Rocky, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Jumat (14/4/2023).
Karena itu, kata Rocky, kedudukan dan portofolio hari ini harus mampu menciptakan skenario keberhasilan saat memasuki masa-masa pensiun dari jabatan.
Sehingga, ada semacam perencanaan korupsi ketika sesorang menduduki jabatan publik tertentu. dengan cara mengintai posisi di korporasi dan direncanakan dari awal termasuk mengendalikan pejabat menggantikan dirjen.
“Misalnya penempatan seorang dirjen di sebuah departemen, itu pasti tidak lepas dari negosiasi antara korporasi-korporasi di bidang ekstraktif, penguasaan hutan, atau yang lain,” ungkap Rocky.
Pola tersebut bisa dipahami sebagai menyelundupkan kepentingan melalui kepejabatan negara untuk menumpuk harta.
Rocky lantas menyinggung adanya warganet yang berhasil mengungkap kebobrokan Firli menggunakan akun media sosial. Pemilik akun tersebut konon berasal dari internal KPK sendiri.
“Jadi hebat sekali kekuatan netizen Indonesia ini, kita tidak punya oposisi tapi para pembocor, lebih berbahaya itu,” ujar Rocky.
“Dan kita duga akun rakyat jelata ini bermarkas di KPK, tapi nanti rakyat jelata juga akan punya akun yang kembar dengan akun di kejaksaan, kepolisian,” tandasnya.