Waskita Jual Semua Tol Karena Terlilit Utang Hingga Rp54 T, Aktivis: Modus Pembangunan Infrastruktur Selama 9 Tahun Ini Jelas!

Dokter sekaligus aktivis, dr. Tifauzia Tyassuma, mengomentari langkah salah satu perusahaan BUMN yakni PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang akan menjual semua tolnya karena terlilit utang. 

Diketahui Waskita akan mendivestasikan seluruh aset jalan tolnya hingga 2025 mendatang karena terlilit utang hingga Rp54 triliun. Beban utang tersebut disebabkan karena pembangunan tol. Hal tersebut diungkap oleh Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Soewardjono. 

"Intinya Waskita terbebani pinjaman investasi jalan tol, jadi dalam gambar kami ruas tol itu harus dilepas untuk kembalikan pinjaman tersebut. Dalam rencana kami memang demikian untuk bisa mengurangi atau selesaikan beban itu, ini yang dalam proses perjalanannya akan kita lihat tapi harapannya terus divestasi," kata Destiawan dalam konferensi pers, Kamis (4/11/2021).

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, mengungkap penyebab Waskita memiliki liabilitas hingga utang yang cukup tinggi karena mengakuisisi jalan tol dari pihak swasta.

Waskita dianggap agresif mengakuisisi jalan tol dari pihak swasta sejak tahun 2015 hingga 2017 dan puncaknya pada tahun 2019 utang Waskita mencapai Rp 93,47 triliun.

"Kenapa terjadi, tahun 2019-2020 pendapatan Waskita drop, pendapatan konstruksi dan tol yang beroperasi turunnya signifikan. Ini membuat kondisi keuangan waskita mengalami pemburukan signifikan," kata Kartika dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (27/9/2021). 

Menanggapi hal tersebut, Tifa jadi mengetahui modus pembangunan infrastruktur selama 9 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

Adapun modus pembangunannya yaitu hanya untuk memperoleh pendanaan baik dalam proses pembangunannya maupun penjualannya.

“Modus semua pembangunan infrastruktur selama 9 tahun ini jelas. Bangun, ada fee. Jual, fee lagi. It's all about Fee,” ujar Tifa, dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Senin (27/3/2023).

Pemerintah dianggap tidak memikirkan kewajiban membayar utang meski pembangunan negara dengan cara berutang. “Ngga ada hubungan dg kewajiban bayar utang. Utang kan yg bayar Rakyat,” ujar Tifa. 

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi