Usai Minta Bantuan, KPK Harus Tahu Sejumlah Risiko Serius Netizen saat Memviralkan Harta Mencurigakan Pejabat, Termasuk Milik Rafael

Setelah meminta bantuan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengetahui sejumlah risiko serius yang dihadapi netizen saat memviralkan harta mencurigakan pejabat, termasuk milik eks pajabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Hal ini disampaikan kritikus Tifauzia Tyassuma atau akrab disapa Dokter Tifa saat mengomentari KPK yang meminta bantuan netizen untuk mencari info harta tak wajar pejabat dan kemudian diviralkan di tengah kasus Rafael. 

Dokter Tifa mempunyai dua pertanyaan untuk KPK, salah satunya berisi risiko serius netizen ketika menuruti permintaan lembaga anti rasuah itu. Pertama, netizen bisa dituduh melanggar UU ITE atau mencemarkan nama baik, dan bisa diteror, bahkan diancam dibunuh.

Ia mempertanyakan apa yang akan dilakukan KPK menghadapi risiko serius untuk netizen, dan kedua kompensasi apa yang akan diterima netizen saat berhasil memviralkan harta tak wajar pejabat.

"Pertanyaan 1) Kalau netizen viralkan lalu dituduh langgar UU ITE atau pencemaran nama baik, atau diancam mau dibunuh atau diteror, apa yang dilakukan KPK?" ungkapnya.

"2) KPK mau kasih kompensasi apa sama Netizen yang berburu Pejabat Korup? Gaji? Ucapan terimakasih?" imbuhnya dikutip WE NewsWorthy dari Twitter @DokterTifa, Jumat (3/3).

 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta bantuan media massa dan netizen untuk melacak harta para pejabat negara dan kemudian diviralkan, berkaca kasus harta kekayaan eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

"Coba teman-teman wartawan dan netizen kalau itu bisa melacak aset para pejabat penyelenggara negara, kemudian viralkan," ucapnya kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/2/2023) dikutip dari Kompas.

"Sehingga apa? Banyak yang gerak. Itu kan juga salah satu dorongan supaya pejabat tidak bertindak macam-macam. Kan begitu. Itu sebetulnya dorongnya ke sana," sambung Alex.

Berdasarkan pemantauan KPK, Alex mengatakan ditemukan sejumlah pejabat negara yang laporan harta kekayaan tidak sesuai dengan profil gaji serta jabatannya, ada yang sangat besar, bahkan ada juga yang terlampau minim.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi