Cara menentukan menteri oleh Presiden Joko Widodo dikritik, menyusul ada skandal tata kelola keuangan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pengamat kebijakan publik yang juga sebagai Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai, eksistensi dan citra Jokowi terancam buruk akibat temuan transaksi gelap di Kemenkeu sebesar Rp 300 triliun.
Jerry menyarankan agar Jokowi belajar dari pemimpin Indonesia terdahulu, yaitu Presiden kedua RI, Soeharto dalam memilih bendahara negara. Tujuannya, agar bisa selamat dari dampak buruk atas apa yang terjadi di Kemenkeu tersebut.
“Coba belajar gaya dan pola mendiang Presiden Soeharto mengangkat, ada mantan Menteri Keuangan seperti Ali Wardhana, JB Sumarlin sampai Marie Muhammad,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/3).
Menurut pakar komunikasi politik lulusan America Global University ini, tiga sosok Menkeu di era Soeharto itu mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan jabatan yang diberikan.
“Mereka memang spesialis moneter dan juga ahli masalah keuangan. Tapi Jokowi agak beda dalam mengangkat menteri dan bahkan wamen,” tuturnya.
Ia melihat, Jokowi dalam menentukan menteri dan/atau wakil menteri hanya pada persoalan suka dan/atau tidak suka berdasarkan ukurannya.
“Memang di periode kedua ini, saat mengangkat menteri atau wamen, Jokowi tak melihat keahlian, pengalaman dan kemampuan seseorang,” tuturnya.
“Terkesan dia main tunjuk begitu saja tanpa ada fit and proper test,” demikian Jerry menambahkan.