Pantes Anies Ogah Lanjutkan Program Jokowi dan Ahok saat Pimpin DKI, PDIP Harus Mendengar Alasan ini!

 Mantan Sekretaris BUMN Said Didu menilai wajar jika mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melanjutkan program Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat memimpin Ibu Kota.

Ia memberikan contoh dua program pemerintahan Jokowi-Ahok di DKI, yaitu tentang pengadaan bus TransJakarta dari China, kemudian pembangunan LRT (Light Rail Transit) di Kelapa Gading, sehingga wajar jika Anies Baswedan tak mau melanjutkannya. 

Pasalnya sekarang bus TransJakarta dari China telah menjadi rongsokan, dan pembangunan LRT Kelapa Gading disebut-sebut menjadi termahal di dunia, lantaran anggaran pada LRT fase 1 Velodrome-Kelapa Gading hampir menghabiskan Rp6 triliun sepanjang 5,8 kilometer.

"Maksudnya melanjutkan program Jokowi/Ahok tentang pengadaan bus TransJakarta dari China yang jadi rongsokan dan LRT Kelapa Gading yang termahal di dunia?" ucap Saud Didu dikutip WE NewsWorthy dari Twitter @msaid_didu, Jumat (3/3).

 

Hal ini disampaikan Said Didu menanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ragu Anies akan melanjutkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) saat menjadi presiden, karena tidak melanjutkan program Jokowi dan Ahok di Jakarta.

Mulanya, Hasto mengingatkan, dalam melihat calon pemimpin harus secara objektif lewat hasil kinerjanya. Menurutnya, dalam konteks tersebut, jangan hanya melihat elektoral dan keterampilan bicara saja.

Pernyataan Hasto itu menanggapi pertanyaan awak media soal PDIP yang meragukan Anies Baswedan ketika terpilih menjadi presiden akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN baru.

Hasto mencontohkan, ketika Anies disebutnya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta tidak melanjutkan program yang sudah dibangun Jokowi hingga Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

"Kita lihat objektif aja, apakah di Jakarta, apakah program Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot itu dilanjutkan dengan baik oleh Pak Anies? Kan rakyat bisa menilai," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023).

Menurutnya, ketika Heru Budi Hartono menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta program-program yang tertunda kembali dilanjutkan.

"Kemudian begitu Pak Heru memimpin baru dilakukan sodetan untuk mencegah banjir dengan melakukan koneksitas Sungai Ciliwung tersebut, ini kan tidak dilakukan," tuturnya.

"Sampai menteri PUPR, Pak Basuki yang terkenal hebat di dalam membangun infrastruktur itu pun tidak berdaya, ini kan rakyat bisa melihat," sambungnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi