[BREAKING] TV Jepang Asahi Sorot Salah Satu Capres Ungkapkan Masyarakat Tidak Dukung IKN Baru

 TV Jepang Asahi menyoroti salah satu calon presiden Indonesia 2024 yang mengungkapkan masyarakat tidak mendukung pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur.

"Menurut media lokal (Red.: dari data berita warta ekonomi) Anies Baswedan mengkritik pemindahan ibu kota. Dia mengatakan bahwa hampir tidak ada proses politik atau partisipasi publik," ungkap TV Asahi dalam beritanya 14 Maret 2023.

Karena itu, jika Pak Anis terpilih, belum jelas apakah akan mendorong pemindahan ibu kota, lanjutnya.

"Jika pemindahan ibu kota dinyatakan tidak konstitusional, apakah mungkin untuk menarik kertas kosong?" tanya TV Asahi lagi.

Selain itu, ada juga masalah pendanaan.

Menurut Jiji Press, pemerintah Indonesia pada awalnya menetapkan biaya pemindahan ibu kota sekitar 4 triliun yen, dan mengindikasikan bahwa 80 persen dari itu akan ditanggung oleh dana non-pemerintah.

"Namun, pada Januari tahun lalu (2022), ketua panitia anggaran DPR mengungkapkan bahwa biaya proyek akan membengkak menjadi 5,18 triliun yen.

Pemerintah mengharapkan investasi dari perusahaan swasta dan negara asing, tetapi dikatakan bahwa perusahaan dan negara yang berinvestasi di dalamnya tidak muncul," ungkap TV Asahi lagi.

Juga, tentang pemindahan ibu kota, RUU tersebut disahkan pada Januari tahun lalu dan mulai berlaku pada Februari, tetapi dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengajukan petisi sebagai "tidak konstitusional".

"Pada November dua tahun lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan kebijakan andalan pemerintahan Jokowi, UU Cipta Kerja, inkonstitusional, dan ada preseden yang menuntut revisi, artinya bisa ditarik kembali," lanjut TV Asahi lagi.

Proyek konstruksi skala besar di daerah perbukitan yang ditumbuhi vegetasi.

Pekerjaan konstruksi ibu kota baru Nusantara telah berlangsung sejak tahun lalu di bagian timur Kalimantan, sekitar 1.200 kilometer dari Jakarta, ibu kota Indonesia.

"Nusantara" berarti "kepulauan" dalam bahasa setempat. Ini adalah proyek ambisius untuk menciptakan kota kira-kira dua kali ukuran New York, yang bertujuan untuk menjadi kota pintar yang ramah lingkungan dengan menggunakan energi terbarukan," ungkap TV Asahi itu lagi.

Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono juga muncul dalam komentar di TV Asahi, "Nusantara adalah kota untuk masa depan. Kita harus menantang masa depan sekarang juga."

Fungsi pemerintah dijadwalkan akan dipindahkan tahun depan, tetapi rencana tersebut telah tertunda karena faktor-faktor seperti coronavirus.

"Adapun untuk lokasi kantor kepresidenan yang direncanakan, belum ada bangunan dan masih dalam tahap survei. Saat ini, satu-satunya bangunan yang selesai adalah asrama tempat para pekerja konstruksi akan tidur," ungkap TV Asahi lagi.

Suara ketidakpuasan dari masyarakat adat: "Tanah diambil paksa..."

Tujuan utama pemindahan ibu kota Indonesia adalah masalah lingkungan ibu kota Jakarta saat ini.

Jakarta telah lama mengalami kemacetan lalu lintas dan polusi udara akibat konsentrasi penduduk.

Penurunan tanah juga terjadi karena pemompaan air tanah yang berlebihan.

Untuk itu, pada 2019, Presiden Joko Widodo membuat keputusan kabinet untuk memindahkan ibu kota, dan pada Januari tahun lalu Diet memberlakukan undang-undang terkait.

Namun, dalam jajak pendapat publik yang dilakukan segera setelah itu, 48,5% mendukung pemindahan ibu kota, sementara 44% menentang.

"Selain itu, masyarakat adat yang tinggal di lokasi pembangunan yang direncanakan menyuarakan ketidakpuasannya."

Penduduk asli dari lokasi pembangunan yang direncanakan menyatakan, "Tanah kami diambil paksa dan jumlah yang dibayarkan tidak sesuai. Kami tidak ingin pindah ke tempat lain."

Selain itu, rencana lokasi ibu kota baru juga menjadi habitat satwa langka seperti orangutan.

LSM "Forum Lingkungan Hidup Indonesia" Dwi Saung mengungkapkan, "Kita seharusnya memindahkan hewan-hewan itu dulu sebelum kita memulai konstruksi. Kita mungkin perlu bergegas, tetapi kita menghancurkan habitat hewan-hewan itu."

Sumber Berita / Artikel Asli : tribunnews