[BREAKING NEWS] Kalau Fix Pemilu Diundur, Muncul PJ Presiden, Repot Kacau Negara Jadi Seperti Ini

 Pemilu ditunda memang dilawan oleh sebagian besar parpol.

Bagaimana kalau benar kejadian Pemilu diundur, kan jabatan presiden atau kepala negara sesuai konstitusi adalah 5 tahun.

Konskuensinya kalau kejadian Pemilu diundur, presiden habis masa jabatan pada Oktober 2024, dan seterusnya posisinya diisi oleh Penjabat Presiden alias PJ Presiden. Selain itu kalau ada PJ presiden dan Pemilu ditunda, akan kacau dan repot lho negara ini. 

Nah kalau Pemilu diundur bukan cuma akan muncul Pj Presiden lho, tapi bagaimana pengganti pejabat legislatif. Pengamat bilang akan repot jadinya.

Pengamat politik Tony Rosyid mencermati skema bagaimana andai Pemilu diundur itu benar kejadian. Taruhlan tidak terjadi gejolak sosial politik ya.

"Bagaimana dengan nasib kepala negara jika pemilu diundur? Apa presiden harus dihentikan setelah masa tugas lima tahun selesai, lalu ada PJ? Demi asas keadilan, ya harus berhenti. Masa tugas selesai, waktunya lima tahun sudah habis. Ini undang-undang dasar," tulis Tony dikutip Harianhaluan.com, Kamis 9 Maret 2023. 

Nah kalau Presiden habis masa jabatan pada 2024, dan Pemilu diundur siapa yang isi posisi presiden. Kan belum ada Pemilu, taruhkan begitu ya.

"Siapa yang akan menggantikan kekosongan posisi presiden? Ya PJ Presiden. Seperti para kepala daerah. Kalau ada PJ bupati, PJ Gubernur, maka ada PJ presiden," tulis Tony.

Namun Pj Presiden ini nggak asal, dan nggak sekuasa jabatan presiden. Nah jadi masalah nih soal skema penunjukan Pj presiden. 

"Siapa yang menunjuk dan ditunjuk jadi PJ presiden? Nah, ini yang repot. Jangan sampai MPR ambil alih. Itu namanya sidang MPR. Repot lagi kalau anggota MPR-nya juga PJ," kata dia.

Pemilu ditunda pun bukan cuma jabatan presiden yang bakal terdampak.

Sebab bagaimana nasib anggota DPR, DPRD dan DPD. Kata Tony, ya harus PJ juga. Masa bakti habis, ganti dengan PJ. 

"Jadi, kalau sukses tunda pemilu, maka presiden dan semua anggota DPR, DPRD dan DPD harus PJ. Mereka pejabat sementara, sampai terpilih presiden baru, juga anggota DPR, DPRD dan DPD yang baru," jelasnya.

Kalau kejadiannya begitu, sudah terbayang kacaunya sistem pemerintahan.

"Kita bisa bayangkan jika ada PJ presiden, PJ anggota DPR, DPRD dan DPD, ini seru. Negera ini menjadi negara PJ. Apalagi kalau ditunda pemilunya seumur hidup? Makin seru lagi," jelasnya.

Baca Juga: Legislator PKB Tak Setuju Erick Thohir Pindahkan Depo Pertamina Plumpang: Tak Realistis, Butuh Biaya Besar!

Nah Tony mengingatkan pula, PJ presiden harus beda dengan presiden pilihan rakyat. PJ presiden tidak boleh membuat UU, tidak boleh mengeluarkan kepres, perpu, dan sejenisnya. PJ presiden tidak boleh juga mengeluarkan instruksi perang, dan seterusnya.

"Kira-kira kacau gak negara ini?" tulis Tony.

Tony mengingatkan lagi, undang-undang telah membatasi PJ kepala daerah melakukan mutasi terhadap anak buahnya, kecuali atas izin Mendagri. 

Nah masalahnya dalam kondisi Pemilu ditunda, ada aturannya tidak boleh mutasi bagi Pj kepala daerah, tapi bagaimana ketika situasinya darurat seperti itu.

"Para aktor yang menginginkan tunda pemilu, baik aktor intelektual yang selalu bersembunyi dan pura-pura menentang, dan aktor lapangannya yang lebih jujur dan vulgar, mereka gak paham risiko sosial-politik dan potensi chaos," tulis Tony.

Pengamat politik itu menilai mereka yang ngotot Pemilu ditunda itu tahu bagaimana cara melanggengkan kekuasaan dan jabatan, mengabadikan akses untuk menikmati kekayaan negara.

"Itu saja yang ada di kepala mereka. Bodo amat dengan semua yang akan terjadi. Hancur hancur deh negara ini," tulis Tony.(*)

Sumber Berita / Artikel Asli : Haluan