Ahli hukum tata negara, Refly Harun, membalas sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyindir partai politik yang mencalonkan kader partai lain.
Refly heran lantaran Megawati tidak mempermasalahkan saat Partai NasDem dan Partai Golkar mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pilpres sebelumnya.
Menurutnya, sindiran Megawati yang dilontarkan pada HUT PDIP ke-50 itu karena partai politik yang disindir tidak memiliki kepentingan yang sama dengan Megawati.
Apalagi sejak pilpres sebelumnya, sistem presidential threshold menyebabkan banyak partai tidak bisa mengajukan kadernya sendiri.
"Itu karena kepentingannya sama, begitu kepentingannya berbeda, berbeda pula, karena nggak mungkin pada waktu itu mengajukan kadernya sendiri ketika sistemnya tertutup seperti sekarang ini," ujar Refly, dikutip NewsWorthy dari kanal YouTube Refly Harun pada Kamis (12/1/23).
Ahli hukum sekaligus pengamat politik ini menyayangkan para elit partai yang membuat sistem menjadi tertutup tetapi akhirnya memprotes sistem itu sendiri.
"Jadi, orang-orang politik harus paham dia sendiri bikin aturan yang menutup pintu tapi dia pula yang memprotesnya secara tidak sadar ketika ada gerakan yang tidak menguntungkan," jelas Refly.
Oleh karena itu, jika ingin pemilihan yang adil, seharusnya presidential threshold dibuat 0 persen dan buat peraturan yang mewajibkan partai politik tidak boleh mengajukan kader partai lain.
"Jadi mau to be fair, buang presidential threshold 0 persen, dan wajibkan partai politik untuk tidak mengajukan kader partai lain sebagai calon presiden kecuali dalam hal berkoalisi," pungkas Refly.