PDIP Ngotot Dorong Sistem Proporsional Tertutup, Rocky Gerung: Mereka Takut Bersaing dengan Tokoh Partai Lain

Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang ingin menerapkan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. 

Dia menilai sikap PDIP tersebut dikarenakan partainya kekurangan calon yang bisa ditampilkan.  Hal itu disampaikan Rocky Gerug dalam kanal Youtube pribadinya, pada Selasa 10 Januari 2023.

“Sebetulnya buruknya sikap PDIP itu yaitu karena PDIP kekurangan calon yang bisa ditampilkan maka dipaksa supaya nyoblos partainya aja. Sementara partai-partai yang lain memang ada kaderisasi,” ujar Rocky.

Dia juga mengatakan PDIP takut kadernya kalah saing dengan partai lain.

“PDIP takut bersaing dengan tokoh-tokoh di partai lain yang memang siap sedia berdebat dengan PDIP di dalam kampanye nanti itu,” ucapnya.

“Jadi sayang sekali PDIP mempertunjukkan kelemahannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya menghargai sikap delapan fraksi di DPR yang membuat surat penolakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

"Itulah demokrasi dan bagi PDIP, sama, ketika pada 2009 saat MK mengambil keputusan, sikap PDIP taat asas," kata Hasto ditemui di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).

Namun, kata Hasto, PDIP memiliki prinsip dalam berpolitik yang berdasarkan konstitusi dan mendorong mekanisme internal di partai bisa dikedepankan menyambut Pemilu 2024.

Dari situ, kata dia, PDIP memiliki sikap berbeda dengan delapan fraksi di DPR, karena parpol berlambang banteng itu mendorong diberlakukannya proporsional tertutup.

"Kami bukan hanya partai yang didesain untuk menang pemilu, tetapi sebagai partai yang menjalankan fungsi kaderisasi pendidikan politik, memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik dan di situlah proporsional tertutup kami dorong," ujar Hasto.

Toh, kata dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu, kondisi global tengah dirundung ketidakpastian sehingga sistem proporsional tertutup layak diberlakukan saat pemilu.

Selain itu, lanjut Hasto, pemberlakuan proporsional terbuka memakan biaya besar dengan memunculkan inflasi tinggi bagi perekonomian bangsa.

Menurut dia, pemberlakuan proporsional tertutup menjadi jawaban dari tingginya biaya ketika negara menerapkan proporsional terbuka pada pemilu.

Hasto mengatakan proporsional tertutup juga memungkinkan akademisi yang mengerti pembuatan aturan, terpilih dalam pemilu.

"Jadi, ada penghematan, sistem menjadi lebih sederhana dan kemudian kemungkinan terjadinya manipulasi menjadi kurang dan dahulu, kan, begitu," kata Hasto.

Hasto menerangkan sistem proporsional terbuka banyak membuat penyelenggara pemilu kelelahan karena proses yang begitu kompleks.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi

Baca Juga