Pengamat politik Refly Harun menilai menilai tidak mudah bagi bakal calon presiden (bacapres) dari Partai Nasdem Anies Baswedan untuk berkompetisi dan memenangi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang.
Refly menilai ada kesan Anies Baswedan akan dihadang untuk maju di Pilpres 2024. Dia pun memaparkan ada empat hal penghadangan yang akan dilalui Anies.
Hal itu disampaikan Refly Harun dalam kanal Youtube pribadinya, pada Selasa 10 Januari 2023.
"Pertama adalah menyuruh menarik kembali Nasdem, apakah Nasdem kira-kira akan tertarik untuk ditarik kembali ke kubu istana," ujar dia dikutip Newsworthy.
Kedua, lanjut dia, ada upaya merayu partai-partai yang akan mengikuti sebagai bagian dari aliansi perubahan.
"Misalnya merayu Demokrat untuk dipasangkan dengan Ganjar jadi Ganjar-AHY di KIB atau merayu PKS untuk dipasangkan dengan Prabowo yang dua-duanya all president," ujarnya.
"Anies gagal nyapres maka istana akan pesta muriah karena mereka akan mengadu dua wayang mereka siapapun yang menang tinggal nanti bagi-bagi kekuasaan," sambungnya.
Kemudian ketiga, kata Refly adanya upaya mencegah partai lain untuk masuk.
"Sebagai contoh misalnya kalau Demokrat dan PKS keluar maka PKB dilarang masuk karena kalau PKB masuk cukup kursinya dengan 58 kursi maka Nasdem kalau menggandeng PKB itu cukup untuk memajukan satu pasangan calon karena jumlahnya 117 padahal minimalnya 115," ujar dia.
Terakhir, Refly mengatakan jika ketiga cara penghadangan Anies gagal, maka mereka akan menersangkakan Anies Baswedan.
"Kalau Anies dia tersangkakan maka the game is over his candidacy to be the next president, apakah terbukti atau tidak itu soal lain tapi jangan lupa mudah sekali mengkriminalkan orang pada era sekarang ini cukup memanggil ahli yang kira-kira pro maka selesailah satu alat bukti dan alat bukti lainnya nanti dicari," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah kendala dalam menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Salah satunya ialah meminta dokumen maupun keterangan dari pihak Formula E Operation (FEO).
"Kan masih di tahap penyelidikan seperti misalnya, kami belum bisa minta bantuan ke SFO (Serious Fraud Office)/KPK Inggris misalnya karena kedudukan FEO-nya itu kan di sana kalau tidak salah untuk meminta dokumen atau meminta supaya yang bersangkutan dipanggil untuk diklarifikasi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di sela-sela penutupan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Ahad (11/12/2022).
Marawata menuturkan, bahwa dalam tahap penyelidikan, pemanggilan para calon saksi yang akan dimintai keterangan masih bersifat sukarela. Menurutnya, jika calon saksi tersebut tidak datang, KPK juga tidak bisa berbuat banyak.
"Jadi, dalam tahap penyelidikan, kami memanggil apa calon saksi ya. Kalau calon saksi itu sifatnya masih volunteer sebetulnya. Apalagi kalo pihak swasta, dia tidak datang, kami juga tidak bisa apa-apa. Makanya, itulah kesulitan-kesulitan kami di tingkat penyelidikan," ujar Alex.
Kendala lainnya di tingkat penyelidikan, kata dia, terkait dengan penggeledahan. "Kami melakukan penggeledahan di Jakpro saja tidak bisa, di tingkat penyelidikan lho ya, tidak bisa," kata dia.
![[BREAKING NEWS] VIRAL Tom Lembong Dinyatakan Tidak Bersalah Berdasarkan Kesepakatan GATT dan WTO, Tokoh Ini Siap Berikan Dukungan](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_v9ovCCYwcOe5wnlzdIJrX6F8Mt4KrZg4VT9Pr_UKJdbKkHHfq_yJ_gMM_X65D7a66JVg1P35jzcxSeEl0L3B7xRfxVKKQHF3hnxg53Zqsjg5TqyqOFPgqSdGcg8EBg8bRZgwDIZ8Lg71E2lNLX4VUwkrHjQwSazxPPC4mTZMZRUuJ2lX_wZfCgQIIwtrQ9vCc88ja-EquWRkwK=w680)