Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membagikan pengalamannya soal perjalanan politiknya bersama PDIP. Salah satu yang dibahas Megawati saat pernah ditangkap dan diperiksa kepolisian.
Hal itu diungkap Megawati dalam pidato politiknya di HUT ke-50 PDIP. Megawati awalnya heran di awal perjalanan partainya banyak diserang pihak lain.
"Waktu itu kan saya mikir kita ini sah loh. Lah kok diserang coba pikir ayo. Sebenarnya ini toto coro (tata cara) apa ini. Saya dibawa polisi ditanyai segala macam, dibawa ke kejaksaan," kata Megawati di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).
Megawati lalu bercerita soal pengalamannya diperiksa oleh penegak hukum Megawati mengaku diperiksa hampir 12 jam lebih hendak ditangkap oleh penegak hukum.
Saat itu Megawati mengaku menyerahkan proses hukum kepada penegak hukum. Dia pun mengaku siap jika harus ditahan.
Namun, Megawati dengan tegas menolak jika ditangkap dengan sebutan menyebarkan ajaran komunisme.
"Cuma yang saya pikir sampai saya waktu itu bilang sama ke kejaksaan 'Pak dari jam 8 lagi loh sampai ini mau jam 8 malam saya masih ditanyain dan pertanyaannya itu bolak-balik'. Saya kan punya suami, punya anak kalau memang mau ditangkap sini bacain BAP-nya terserah apa yang mau ditulis. Cuma satu saya bilang saya nggak mau kalau dibilang komunis karena saya nggak mau ikut," terang Megawati.
Pernyataannya itu disambut riuh tepuk tangan para kader. Megawati menegaskan dirinya berseberangan dengan ajaran komunis.
"Tapi kalau saya dibilang Sukarnois, yes," tutur Megawati.
Megawati mengatakan pengalamannya itu diharapkan mampu menginspirasi para kader.
Dia berharap para kader PDIP menjadi pemimpin yang tidak goyah terhadap tekanan.
"Itu loh pemimpin gagah berani," pungkas Megawati.
Singgung Kader Tidak Disiplin, Megawati: Ibu Musti Apa?
Seluruh kader PDIP diminta untuk terus turun ke bawah bersama rakyat Indonesia dan mengikuti aturan partai.
Di PDI Perjuangan tiga pilar partai (eksekutif, legislatif, struktural partai) harus proaktif membangun bounding dengan rakyat.
Atas dasar itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa apabila ada kader PDIP enggan mengindahkan hal tersebut maka layak dipecat dan mundur dari partai banteng moncong putih.
“Struktur yang sudah kita dengan nama Tiga Pilar. Kalau ini saja sudah beres, sudah bagus, tetapi orang-orangnya masih tidak berdisiplin, satu. Dua, tidak punya harga diri. Jadi ibu musti apa dong? Satu suara, ibu musti apa?” kata Megawati dalam pidatonya di HUT PDIP ke-50 di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1).
“Pecat,” sahut ribuan kader PDIP.
Menurut Megawati, ia terpaksa harus meneken surat pemecatan terhadap kader PDIP tersebut.
Dia mengungkapkan, semua ini diawasi oleh Situation Room yang diketuai oleh Prananda Prabowo.
“Sekali lagi, tidak menjalankan instruksi partai, untuk apa ibu kasih kertas dengan tanda tangan ketua umum, paling ngelihat. Ibu paling enggak tahu, no, ibu tahu loh, absensi mesti jalan, coba bayangkan apa yang ibu instruksikan harus dijalankan,” demikian Megawati.
Punya Perbedaan Pilihan, Jokowi Diyakini Tak Akan Dukung Megawati Nyapres
Presiden Joko Widodo diyakini tidak akan memberikan dukungan kepada Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri jika maju sebagai salah satu kandidat pada Pilpres 2024.
"Jokowi besar kemungkinan tidak akan memberikan dukungan kepada Megawati apabila Mega maju sebagai kandidat pada Pilpres 2024 mendatang," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Selasa (10/1).
Karena, lanjut Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, terdapat gelagat perbedaan pilihan politik antara Jokowi dengan Megawati.
Hal itu ditunjukan Jokowi dalam beberapa kesempatan dengan memposisikan diri sebagai tokoh yang masih cair dan tidak ingin diintervensi oleh siapapun.
Termasuk oleh Megawati dalam penentuan pilihannya pada 2024 yang akan datang.
Saiful pun curiga bahwa Jokowi sebenarnya memiliki calon kandidat yang berbeda dari yang diinginkan oleh Megawati.
"Kalau Mega maju pada Pilpres 2024, besar kemungkinan Jokowi akan berseberangan dengan Megawati, atau minimal Jokowi tidak ikut andil melakukan dukungan kepada siapapun," paparnya.
"Ini tentu pilihan berat bagi Jokowi, meskipun saya lihat ada perbedaan signifikan antara jalan politik Jokowi dengan Megawati. Terlebih lagi (kalau) Megawati maju pada Pilpres 2024 yang akan datang, maka sudah dapat dipastikan perbedaan pilihan politik tersebut akan semakin tampak di permukaan," pungkas Saiful.