Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang meminta kepala daerah ditunjuk langsung oleh Pemerintah merupakan pemikiran yang dangkal. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menegaskan, Pilkada langsung maupun tidak langsung tidak akan serta merta mengatasi permasalahan korupsi.
Kurnia menyebut, pernyataan Alex bukan hanya merusak citra KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Tetapi juga memiliki niat untuk merenggut hak rakyat dalam terlibat proses pemilihan umum di daerahnya.
“Selain merusak citra kelembagaan KPK melalui segala kontroversinya, ternyata lembaga antirasuah itu, terutama pimpinannya, juga memiliki niat untuk merenggut hak rakyat untuk terlibat dalam proses pemilihan umum di daerahnya,” kata Kurnia, Jumat (16/12).
Aktivis antikorupsi ini menegaskan, Pilkada tak langsung justru membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan menguatnya isu nepotisme.
“Kami melihat terdapat analisa yang bengkok dari pernyataan Alex, contohnya saat ia menyalahkan Pilkada langsung di tengah maraknya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Padahal, problematikanya bukan Pilkada langsung, melainkan pada ruang gelap pembiayaan kampanye, masifnya politik uang, dan rekrutmen partai politik,” papar Kurnia.
Oleh karena itu, untuk membenahi permasalahan yang ada, solusinya bukan Pilkada tak langsung, melainkan memperbaiki regulasi kepemiluan, sosialisasi anti politik uang kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan integritas partai politik.
“Dengan menggunakan pernyataan Alex, mungkin logika yang sedang ia bangun, jika ada tikus di dalam rumah, maka rumahnya yang dibakar, bukan tikusnya yang ditangkap,” cetus Kurnia.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyarankan agar daerah-daerah yang belum siap menyelenggarakan Pilkada langsung, dipimpin oleh seorang manajer yang profesional. Menurut Alex, cara tersebut akan jauh lebih efektif untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada di daerah.
Mengingat belakangan ini, KPK menangkap sejumlah kepala daerah karena terlibat perkara korupsi. Mereka terlibat unsur suap hingga korupsi di wilayahnya.
“Kita punya semua peta persoalan di daerah, tinggal tunjuk saja ‘kan manajer yang baik, gaji setiap bulan Rp 500 juta. Bila tidak perform, satu tahun ganti, pecat. Selesai ‘kan kalau begitu,” kata Alexander Marwata saat sambutan pada acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (13/12).
Sistem yang berlaku saat ini, kata Alex, masyarakat harus menunggu selama lima tahun atau periode jabatan habis untuk menggantinya, meski kinerja kepala daerah bersangkutan buruk.
“Sialnya nanti dia (bisa) kepilih (lagi). Akibatnya 10 tahun duit habis, masyarakat nggak tambah sejahtera,” ucap Alex.
Alex menyarankan, hal tersebut dilakukan untuk daerah-daerah yang belum siap untuk menyelenggarakan Pilkada berkualitas. Menurutnya, kepala daerah bisa ditunjuk langsung atau bahkan dipimpin oleh manajer yang profesional.
Pimpinan KPK dua periode ini menyatakan, Pilkada yang diselenggarakan selama ini belum mampu menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan juga kapabilitas. Dia menegaskan, pernyataan ini bukan omong kosong.
“Ini faktanya. Apalagi tahun 2024 kita menghadapi pilkada serentak dengan pileg dan pilpres. Kami selalu mewanti-wanti kepada KPU dan Bawaslu, pusat maupun daerah,” pungkasnya.
