Usulan Kembali ke UUD 45 Baru Boleh Dilakukan Usai Pilpres 2024, Rizal Ramli: Karena Jokowi Presiden Gagal dan Otoriter!

 Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menegaskan bahwa usulan untuk kembali ke Undang-undang Dasar (UUD) 1945 baru boleh dilakukan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lagi menjabat.

 

Dengan kata lain usai Pilpres 2024, kemungkinan Rizal Ramli akan mendukung usulan kembali ke UUD 45, karena sekarang jabatan presiden masih dibatasi selama dua periode. 

Ketika usalan kembali ke UUD 45 diproses, maka beberapa sistem akan berubah, seperti batasan jabatan presiden, presidential threshold, perlindungan Hak Asassi Manusia (HAM), dan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi milik rakyat.

"Usulan untuk kembali ke UUD45 dengan sejumlah addendum (batasan jabatan 2 periode, sistim presidential, perlindungan hak azasi manusia, SDA milik rakyat) adalah ide yg bagus," bebernya.

Namun, ini tidak boleh dilakukan sebelum Pilpres 2024, atau ketika Jokowi masih duduk dalam kursi kepresidenan, karena dampak kepemimpinannya sudah jelas.

"Tetapi baru boleh dilaksanakan stlh Jokowi bukan Presiden. Karena Jkw presiden gagal dan otoriter!" ujarnya dikutip NewsWorthy dari Twitter @RamliRizal, Rabu (21/12).

 

Hal ini terkait dengan cuitannya sebelumnya, yang menyebut bahwa terdapat 3 pendukung upaya kelangsungan dinasti Jokowi.

"Upaya utk membangun dinasti Jokowi: didukung dgn 1) nepotisme 2) perpanjangan masa jabatan 3) KUHP quasi-ototoriter," ucapnya.

Menurutnya, usulan perpanjangan masa jabatan Jokowi yang tentunya melanggar konstitusi, akan berdampak pada usulan kembali pada UUD 45.

"Rencana makar konstitusi itu, dgn tujuan perpanjangan masa jabatan Jokokowi, akan mendomplengi usulan ‘Kembali ke UUD-45’, memanfaatkan ketulusan mantan2 TNI," tambahnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi