Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago meminta Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk tidak membahas wacana penundaan pemilu.
Pasalnya, wacana tersebut ia anggap berbahaya. Dampaknya pun akan cukup serius dan memengaruhi proses demokrasi di Indonesia.
“Dampak dari isu penundaan pemilu berbahaya terhadap proses demokrasi kedepan,” ujar Arifki kepada GenPI.co, Senin (19/12).
Arifki menilai wacana penundaan pemilu akan mengorbankan kaderisasi kepemimpinan politik.
“Seharusnya Ketua DPD dan Ketua MPR berada pada posisi yang netral, tidak berpihak dengan membenarkan wacana tersebut,” tuturnya.
Ia pun menyarankan kedua tokoh tersebut agar menarik ucapannya lantaran wacana perpanjangan masa jabtan presiden dapat mempengaruhi rakyat.
“Jangan sampai masyarakat menilai Ketua DPD dan Ketua MPR sedang mengirim sinyal bahwa demokrasi kita menuju kematian,” kata dia.
Menurutnya, publik akan menganggap wacana itu biasa saja jika digaungkan oleh orang-orang biasa dan bukan pejabat negara.
“Lebih dari itu, jangan-jangan wacana itu tes ombak atau memang diinginkan dua orang itu agar jabatannya juga ikut diperpanjang,” ujar Arifki.
Seperti diketahui, sebelumnya sudah ada beberapa menteri dan ketua umum partai politik yang menyerukan agar Pemilu 2024 diundur dengan berbagai alasan.
Di antaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Martitim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Selain itu, ada juga Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.