Kritik Dua Kebijakan Heru Budi, PDIP Dianggap Cuci Tangan: Penunjuk PJ Gubernur Kan Petugas Partai Loe

 Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak menyoroti kritikan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono terhadap PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. 

Ketika Heru Budi berkunjung ke Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong menyampaikan bahwa komunikasi publik PJ Gubernur lemah, dan menyebabkan sejumlah kebijakan membuat resah. 

"Perlu saya sampaikan pada Pak Pj, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pak Pj. Pertama, yang menjadi kegelisahan F-PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa PDIP khawatir dengan dua kebijakan Heru Budi, pertama mengenai pembatasan usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun.

"Ada dua hal yang membuat kami agak risau. Pertama soal PJLP, walaupun tujuan Pak Pj adalah sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan UU, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa, ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya, di got-got, nyapu jalanan merasa gelisah. Kami F-PDIP menilai kebijakan Pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus, bukan sekadar minus," ungkapnya.

Kemudian tentang perubahan slogan Jakarta era Anies Baswedan, dari 'Jakarta Kota Kolaborasi' diubah Heru Budi menjadi 'Sukses Jakarta Untuk Indonesia'.

"Kedua, soal komunikasi publik kaitan dengan slogan 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'. Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media. Karena komunikasi publiknya yang kurang berjalan dengan baik," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Lukman Simandjuntak menilai bahwa PDIP ingin cuci tangan, padahal penunjuk PJ Gubernur adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mau cuci tangan ya? Yg nunjuk Budi sbg Pj Gubernur kan petugas partai loe juga?" tandasnya dikutip NewsWorthy dari Twitter @hipohan, Selasa (20/12). 

 Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi