Analis komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio alias Hensat berharap tidak ada lagi upaya menambah atau memperpanjang jabatan Presiden Jokowi.
Harapan ini disampaikan Hendri Satrio menanggapi cuitan ekonom kawakan, Rizal Ramli.
Rizal Ramli sebelumnya mencuit tentang adanya upaya kudeta konstitusi untuk memainkan kembali isu penambahan atau perpanjangan jabatan presiden. Upaya itu disebut Rizal sudah dijalankan lewat pertemuan dewan kudeta konstitusi yang dihadiri para pejabat dan taipan.
Hendri Satrio berharap apa yang menjadi cuitan Rizal Ramli itu benar-benar tidak ada. Sebab jika itu benar adanya, founder KedaiKOPI ini menilai tindakan tersebut merupakan kejahatan.
"Ya semoga gak ada dewan-dewan kudeta konstitusi semoga gak ada. Makanya kan gua bilang kalau (ada) niat, itu jahat ya, mudah-mudahan gak ada," kata Hendri dihubungi, Selasa (27/12/2022).
Balas Cuitan Rizal Ramli
Sebelumnya, Hendri melalui akun Twitter @satriohendri menyampaikan hal serupa saat membalas cuitan Rizal Ramli.
"Teruntuk "Dewan (Niat) Kudeta Konstitusi": "Yang kalian lakukan itu... Jahat!" cuit Hendri.
Hendri meminta tidak ada lagi wacana tiga periode Jokowi yang kembali digaungkan. Menurut dia, wacana itu tidak patut dibunyikan kembali seperti yang sudah terjadi sebelumnya.
"Jangan ada lagi dengung-dengungan itu atas nama apapun termasuk demokrasi. Yang patut-patut saja, yang wajar wajar saja. Yang bisa disuarakan banyak kok, gak cuma tiga periode," kata Hendri.
Kudeta Konstitusi
menuai sorotan publik. Kritikannya yang pedas menjadi alasan utama.
Terbaru soal ia memberikan cuitan soal kudeta konstitusi. Cuitan Rizal Ramli itu diunggah pada 23 Desember 2022 lalu.
"Kudeta Konstitusi dilaunch 9 bulan yll pakai hoax “Big Data” & PollingRp “Rakyat Super-Puas”. Kompak dilawan kawan2 pro-demokrasi. Gagal !Berikutnya naikkan Calon Boneka, Pangeran Tiktok — ndak ngangkat ! Sebulan lalu, pertemuan Dewan Kudeta Konstitusi putuskan putar lagi +3 thn!," tulis Rizal Ramli dikutip pada Selasa (27/12/2022).
Selain itu, Rizal Ramli juga memberikan data, bahwa pertemuan dewan kudeta konstitusi itu dilakukan di suatu tempat.
"Pertemuan Dewan Kudeta Konstitusi itu, dihadiri tokoh2 pejabat & taipan2 di pulau G putuskan akan buldozer ulang rencana perpanjangan jabatan 3 atau 5 tahun, dengan cara mendompleng gelombang “Kembali ke UUD45”. Orhestra sudah siap, partitur2 sdh dibagikan dan bandar siap bayar," tulisnya.