Gaya Berpolitik PSI Seolah Seperti Partai yang Mewakili Pemerintah, Refly Harun: Lebih PDIP dari PDIP Sendiri

Pengamat politik dan ahli hukum tata negara, Refly Harun menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru terlihat lebih PDIP daripada PDIP itu sendiri.

Pasalnya, menurutnya, gaya berpolitik PSI terlihat seperti partai pemerintah dan yang mewakili pemerintah.

"Tapi yang jelas, political performance PSI sebagai partai anak muda itu terbilang, menurut saya, saya selalu mengatakannya aneh," ujarnya melalui kanal YouTube Refly Harun, dikutip Jumat (16/12/2022). 

"Partai anak muda tetapi gaya politiknya seperti partai yang menang Pemilu, yaitu partai yang seolah-olah menjadi partai pemerintah dan mewakili kepentingan pemerintah," tambahnya.

Lebih lanjut, alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyebut, seharusnya anak muda identik dengan sikap kritis dan pemberontakan.

"Ini yang barangkali membuat orang tidak terlalu doyan dengan partai seperti ini, karena anak muda itu biasanya identik dengan pemberontakan, dengan kritisisme, dengan antikemapanan sistem, dan lain sebagainya," ucapnya.

"Kalau ini justru lebih PDIP dari PDIP," terangnya.

Menurutnya, selama 5 tahun belakangan, kerja PSI hanya mengkritik Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan.

Padahal, kata Refly, kritikan mereka seharusnya juga dilontarkan pada pemerintah pusat atau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dan selama 5 tahun terakhir, hanya kerjanya yaitu mengkritik Anies Baswedan, baik langsung melalui organ PSI maupun melalui aktivis-aktivis PSI yang bergabung di sebuah kanal atau channel YouTube," ungkap Refly. 

"Jadi tentu menjadi tidak menarik bagi orang-orang yang memiliki idealisme tertentu menjadi tidak menarik, karena harusnya partai seperti ini menjadi partai yang kritis dengan pemerintahan, partai yang betul-betul mewakili kepentingan aspirasi anak muda, menolak kemapanan, antikorupsi," paparnya.

"Dalam beberapa hal saya setuju ya ketika mereka kritis dengan APBD misalnya, tetapi mereka tidak pernah kritis dengan pemerintahan, padahal the main problem of Indonesia itu ada di pemerintahan pusat, pemerintahan Presiden Jokowi," tandasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : Kontenjatim