Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

PDIP Sanksi Dewan Kolonel Puan karena Tak Sesuai AD/ART Partai


Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partai telah memberikan sanksi berupa teguran bagi kadernya yang tergabung dalam kelompok 'Dewan Kolonel'.
Diketahui, 'Dewan Kolonel' merupakan sebuah kelompok yang diisi oleh anggota Fraksi PDIP di DPR untuk mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai kandidat calon presiden 2024.

"Ya, kan kita sudah berikan sanksi. Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART partainya, sehingga harus ditegakkan disiplin partai," kata Hasto saat ditemui di GBK Arena, Jakarta, Minggu (23/10).


 
Namun, Hasto tak menjelaskan bentuk teguran dan kapan teguran itu dilayangkan. Ia hanya menekankan bahwa PDIP harus menegakkan disiplin terhadap semua pihak.

"Saya tak ingat persis, tapi acara yang dilakukan kaderisasi DPC Tangerang Selatan, saat itu Bu Ketum (Megawati Soekarnoputri) menegaskan disiplin partai harus ditegakkan dan itu tidak pandang bulu," kata dia.

Hasto menegaskan bahwa PDIP memiliki disiplin untuk patuh pada arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, khususnya soal keputusan capres dan cawapres. Ia berharap para kader tidak tergesa-gesa.

"Jadi semua tegak lurus disiplin, tidak hanya Dewan Kolonel. Pak FX Rudy (Hadi Rudyatmo) dari Solo pun ketika nyatakan dukungan capres itu kewenangan dari ketum, sehingga partai tegakan disiplin partai, kepada semua pihak tanpa kecuali," ucapnya.
 
Diberitakan, beberapa waktu lalu sempat ramai soal kehadiran Dewan Kolonel yang bertujuan mendukung Puan sebagai capres 2024. Dewan Kolonel ini dibentuk sejumlah elite PDIP di DPR.

Setelah itu, muncul kelompok Dewan Kopral yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Diketahui, Ganjar dan Puan yang merupakan kader PDIP terlihat bersaing ketat menuju 2024.

Nama keduanya kerap masuk dalam berbagai survei nasional. Namun, elektabilitas Ganjar selalu berada di puncak survei.

PDIP hingga saat ini belum mengumumkan soal capres pilihan mereka. Keputusan soal capres disebutkan merupakan kewenangan Megawati.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNN Indonesia

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - Onlineindo.TV | All Right Reserved